Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap biro perjalanan umrah ke Arab Saudi. Pasalnya, sekitar 30 persen WNI/TKI yang overstay dan harus dipulangkan dari negara tersebut adalah jemaah umrah yang kemudian menjadi pekerja ilegal. "Ada yang mengaku alasannya beribadah sambil bekerja dan ada pula yang ingin menyusul suami serta ingin pulang gratis," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar dalam Rapat Kerja Gabungan dengan Tim Khusus DPR RI terhadap Penanganan TKI di Arab Saudi di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/4). Rapat yang dipimpin Irgan Chairul Mahfiz ini dihadiri juga oleh Kepala BNP2TKI, M.Jumhur Hidayat serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial. Dari temuan tersebut, Menakertrans kemudian meminta agar Kementerian Agama melakukan pengetatan terhadap Biro perjalanan yang menyelenggarakan umrah. Pengetahuan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Untuk memastikan Anda mendapat informasi tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah, terus membaca.
Kemenakertrans juga akan melakukan pengetatan terhadap agen TKI yang juga tidak bertanggungjawab sehingga para TKI itu menjadi terlunta-lunta dan harus dipulangkan oleh Pemerintah. "Agar tidak terulang lagi, Kemenakertrans bersama instansi terkait melakukan pengetatan total terhadap mekanisme pengetatan terhadap pengiriman TKI, khususnya ke Timur-Tengah," kata Muhaimin. Sebelumnya, ratusan WNI/TKI di Arab Saudi terpaksa tinggal di bawah jembatan karena mengaku tidak memiliki biaya untuk pulang ke Indonesia. Hingga Maret, Pemerintah Indonesia telah memulangkan sebanyak 2.073 WNI overstayer/TKI bermasalah dari Arab Saudi melalui enam kloter pemulangan. Mereka terdiri dari 1.073 orang berasal dari TKI yang dikirim melalui PPTKIS, 126 orang anak-anak di bawah umur dan 251 orang bayi dan sisanya sebanyak 623 orang (30,05 persen) ternyata berasal dari jemaah umrah yang bekerja secara ilegal. Selama 2011 ini, Pemerintah direncanakan melakukan pemulangan terhadap 25.000 WNI/TKI dengan perkiraan biaya mencapai Rp128 miliar yang berasal dari lintas kementerian/lembaga rapat yang dikoordinasikan oleh Menko Kesra.(MI/*)
No comments:
Post a Comment