Jakarta (ANTARA News) - Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, Tim Teknis pemerintah soal PT berita indonesia terbaru Asahan Aluminium (Inalum) akan menemui Menteri Perekonomian Hatta Rajasa untuk mempresentasikan opsi terkait keberadaan perusahaan itu di Indonesia. "Tim teknis akan segera bertemu dan rapat dengan Pak Hatta (Menko Perekonomian). Tanggalnya (waktu) masih menunggu Pak Hatta," kata Mustafa Abubakar, di Jakarta, Sabtu. Menurut Mustafa, sejauh ini Tim Teknis menyiapkan tiga opsi yaitu pengelolaan oleh BUMN, pengelolaan bersama di mana penambahan investasi, atau menggandeng investor swasta. Adapun Badan Pembina Otorita Asahan melalui Tim Teknis mengambil keputusan pengambilan opsi berdasarkan empat aspek, yaitu aspek bisnis, penguasaan teknologi, politik dan legal. Saham PT Inalum sebesar 58,88 persen dikuasai 12 investor Jepang melalui Nippon Asahan Aluminium (NAA), selebihnya 41,12 persen pemerintah Indonesia. How can you put a limit on learning more? The next section may contain that one little bit of wisdom that changes everything.
Sesuai perjanjian kontrak RI - Jepang pada 7 Juli 1975, untuk pembangunan Proyek Asahan yang terdiri atas pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pabrik peleburan aluminium, maka pada Oktober 2013 proyek tersebut akan menjadi milik pemerintah Indonesia. Perjanjian juga menyebutkan ada opsi kemungkinan memperpanjang kontrak untuk pabrik peleburan, yang proposalnya harus sudah disampaikan paling lambat 31 Oktober 2010. Sebelumnya, Ketua Otorita Asahan, Effendi Sirait mengatakan, investor Jepang mengajukan usul perpanjangan kontrak informasi lowongan kerja terbaru sama pengelolaan peleburan aluminium di Inalum dengan nilai investasi 367 juta dolar AS. "Inalum telah mengajukan proposal (perpanjangan) itu ke Otorita Asahan," ujar Effendi Sirait.
Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pembina Otorita Asahan yang terdiri atas Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan, dan Kepala BKPM, serta Gubernur Sumatera Utara. Menurut Mustafa, lebih banyak pemangku kepentingan yang terlibat diharapkan lebih menguatkan opsi yang akan diambil. "Diharapkan setelah rapat dengan Menko Perekonomian diperoleh penguatan dari opsi-opsi yang akan disiapkan," ujar Mustafa.
(R017/S004)
Sesuai perjanjian kontrak RI - Jepang pada 7 Juli 1975, untuk pembangunan Proyek Asahan yang terdiri atas pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pabrik peleburan aluminium, maka pada Oktober 2013 proyek tersebut akan menjadi milik pemerintah Indonesia. Perjanjian juga menyebutkan ada opsi kemungkinan memperpanjang kontrak untuk pabrik peleburan, yang proposalnya harus sudah disampaikan paling lambat 31 Oktober 2010. Sebelumnya, Ketua Otorita Asahan, Effendi Sirait mengatakan, investor Jepang mengajukan usul perpanjangan kontrak informasi lowongan kerja terbaru sama pengelolaan peleburan aluminium di Inalum dengan nilai investasi 367 juta dolar AS. "Inalum telah mengajukan proposal (perpanjangan) itu ke Otorita Asahan," ujar Effendi Sirait.
Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pembina Otorita Asahan yang terdiri atas Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan, dan Kepala BKPM, serta Gubernur Sumatera Utara. Menurut Mustafa, lebih banyak pemangku kepentingan yang terlibat diharapkan lebih menguatkan opsi yang akan diambil. "Diharapkan setelah rapat dengan Menko Perekonomian diperoleh penguatan dari opsi-opsi yang akan disiapkan," ujar Mustafa.
(R017/S004)
No comments:
Post a Comment